Profil Gugus Tugas

Profil Gugus Tugas

TUJUAN GUGUS TUGAS

I.     LATAR BELAKANG

1. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia
2. Bahwa World Health Organizatio (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
3. Bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
4. Bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Pressiden Nomor 7 Tahun 2020 tentan Gugus TUgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

II.    DASAR HUKUM

Dasar hukum Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang   Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

III. TUJUAN

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan : 

1.         Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2.         Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3.         Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19
4.         Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5.         Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19

IV.    SUSUNAN GUGUS TUGAS

A.   Pengarah

 Tugas :

1.     Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
2.   Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

B.   Pelaksana.

 Tugas :

1.        Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
2.        Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-I9;
3.        Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4.        Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
5.        Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.